Harus Ada Harmonisasi Kebijakan Ekonomi

Pekerjaan rumah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai penyatuan mata uang ASEAN adalah harmonisasi kebijakan ekonomi. Harus ada jaminan bahwa kebijakan ekonomi, terutama moneter dan fiskal, di antara negara-negara anggota bisa berjalan harmonis.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Haris Munandar menuturkan, harus ada semacam institusi yang menjamin adanya harmonisasi kebijakan antarnegara setiap saat. Harmonisasi kebijakan itu, misalnya, defisit anggaran negara tidak boleh lebih dari tiga persen.

"Kalau ada negara yang defisit anggarannya lebih dari tiga persen, itu akan memberi tekanan," ungkapnya di Jakarta.

Penyatuan mata uang ASEAN akan menghadapi kendala besar karena heterogenitas negara-negara anggotanya. Mata uang Indonesia,misalnya, berbeda dengan Kamboja, demikian juga Singapura dengan Laos.

Ini belum lagi struktur pasar yang sangat berbeda.Hal itu akan menyebabkan lebih sulit merealisasikan penyatuan mata uang tunggal ASEAN. Haris menyebutkan, berbagai agenda terus digelar untuk mencapai terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

"Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 tidak langsung bisa diikuti dengan penyatuan mata uang.Sebab,memang perlu tahapan yang lebih panjang dan kemauan politik," ungkapnya.

Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengaku belum bisa mewujudkan wacana pembentukan mata uang tunggal dalam waktu dekat.
(Bernadette Lilia Nova/Koran SI/wdi)